Catatan Refleksi Ulang Tahun Haltim Ke – 19 ; 31 Mei 2022
(Saksi dan Pelaku Sejarah Perjuangan Pembentukan Halmahera Timur)
Pada momentum paro awal era reformasi ketika UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang bagi entitas lokal untuk dapat membentuk daerah otonom baru, tak pelak Provinsi Maluku Utara terbentuk pada momentum tersebut dengan UU Nomor 46 Tahun 1999, disusul pula pembentukan beberapa daerah kabupaten/kota.
Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Sula dibentuk atas political will Pemda Kabupaten Maluku Utara saat itu, dan sempat dimasukkan juga dalam draf usulan undang-undang pembentukan Provinsi Maluku Utara (Malut). Sedangkan pembentukan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) adalah murni aspirasi-perjuangan mahasiswa dan masyarakat Fagogoru, yang memiliki rekam sejarah perjuangan tersendiri. Karena itu, sejarah perjuangan Pembentukan Halmahera Timur tidak bisa diabaikan, apalagi sengaja direkayasa dan dilupakan.
Pada tulisan ini, tidak berlebihan bila momentum peringatan Hari Ulang Tahun Haltim ke-19 Tahun 2022 ini, sekilas dielaborasi dinamika dan sejarah perjuangan Pembentukan Kabupaten Haltim yang diharapkan dapat sedikit memberikan gambaran (review) dan menjadi referensi serta spirit dalam semangat membangun Haltim, kini dan kedepan.
Prakarsa IKPMI-Fagogoru
Aspirasi-perjuangan menjadikan salah satu wilayah Fagogoru di Halmahera (Maba, Patani dan Weda) sebagai pusat pemerintahan kabupaten Halmahera Tengah terbilang dimulai sejak tahun 1957 bersamaan dengan perjuangan rakyat Maluku Utara menuntut pembentukan Provinsi Maluku Utara. Pada Tahun 1969 Gubernur Maluku merespon dengan mengusulkan ke Pemerintah Pusat melalui surat Nomor ODES 25/1/3 tgl 20 Maret 1969 perihal usul penempatan Ibukota Kabupaten Administratif Halmahera Tengah ke daratan Halmahera. Kemudian tuntutan yang sama dilanjutkan pada akhir Tahun 1980-an oleh Pengurus Fagogoru seperti Yusuf Salmon, Muhammad Rudy Wahab dan kawan-kawan. Namun perjuangan tersebut tidak kunjung terealisasi sampai tahun 1999, sehingga menstimulus “Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia Fagogoru” (IKPMIF) dengan Ketua Umum Drs. Abdul Wahab Hasyim, M.Si, mengawali premis tuntutan pembentukan kabupaten baru yang disepakati diberi nama “Halmahera Timur” dalam rapat IKPMIF tanggal 19 September 1999 di Rumah A.Wahab Hasyim, Jerbus Kel. Tanah Tinggi Ternate.
Keesokan harinya tanggal 20 September 1999, ditindak lanjuti dengan untuk pertama kalinya dalam sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Haltim dilakukan dialog dan penyampaian pernyataan sikap IKPMIF kepada DPRD dan Bupati Halteng yang tembusannya ke institusi terkait. Pada saat itu anggota DPRD baru saja terpilih sehingga yang memimpin rapat/hearing adalah Jufri Yakuba, SH selaku Pimpinan sementara DPRD.
Pada bulan Desember Tahun 1999, dilakukan sosilisasi perjuangan pemekaran kabupaten oleh Mustamir Arsad, Dheni Tjan dan Abd. Rahim Odeyani pada saat konflik horisonital masih memanas di Maluku Utara. Sehingga sosialisasi pemekaran pada saat itu sekaligus mengemban misi agar konflik jangan meluas sampai di tiga negeri. Sosialisasi diawali di Buli, kemudian di Gotowasi, Loleolamo, Petelei, Waci, Bicoli, Peniti, Tepeleo, Gemia, Patani dan terakhir Gebe. Sosialisasi pertama ini tidak sempat ke Weda karena telah terjadi konflik di Desa Leleo, sehingga putus hubungan transportasi ke Weda.
Selain itu, digelar juga deklarasi perjuangan pembentukan Kabupaten Haltim yang secara tekstual dibacakan oleh Drs. Edy Langkara dalam pleno musyawarah IV-IKPMIF pada hari Senin dini hari tanggal 23 April 2000 di Gedung SKB Soasio Tidore. Untuk mempertegas perjuangan, sempat pula dibentuk Komite Perjuangan Pemekaran, namun karena Komite ini mandek, sehingga perjuangan dilakukan intens oleh Mahasiswa dan Pengurus IKPMIF.
Di markas Mahasiswa Fagogoru, bilangan Jalan Batu Angus Akehuda Ternate, Pengurus IKPMIF, para Mahasiswa/Pemuda yang berada di Ternate/Tidore dengan semangat yang tidak pantang surut, setiap saat bertemu menyatukan langkah, presepsi, mencurahkan pikiran/ide dan goresan tangan dalam komitmen perjuangan pemkeran wilayah. Tidak dapat dipungkiri, awal mula gerakan perjuangan pembentukan Kabupaten Haltim bukan datang dari daratan Halmahera tetapi dikobarkan pertama kali oleh mahasiswa dan Pengurus IKPMI-Fagogoru yang berdomisili di Ternate/Tidore. Praktis roh perjuangan pembentukan Kabupaten Haltim ada di pundak mahasiswa Fagogoru di Ternate/Tidore angkatan 1999-2003 yang (maaf) tidak dapat disebutkan disini satu persatu.
Pada fase ketika IKPMI-Fagogoru telah di nakhodai Ketua Umum Ir. Husen Nurdin dan Sekretaris Jenderal Drs. Edi Langkara, strategi perjuangan intens dilakukan melalui penyampaian pernyataan sikap, demonstrasi, dialog dengan Pemda dan DPRD Halteng dan termasuk sosialisasi dan penggalangan dukungan perjuangan dari masyarakat Fagogoru. Setiap saat Mahasiswa Fagogoru menyeberang dengan Kapal-Motor Kayu/spid boat dari Ternate ke Tidore untuk melakukan aksi demonstrasi di DPRD dan Kantor Bupati Halteng.
Sosialisasi kedua pada Tahun 2000, yaitu untuk Zona Weda dilakukan oleh Abd. Rahim Odeyani, Dheni Tjan dan Hairun Amir, sedangkan zona Patani dan Weda oleh Mustamir Arsad, Idrus Maneke, Fahruddin Ibrahim, dan Anwar Nawawi. Dilakukan pertemuan akbar dan pembacaan maklumat rakyat Halmahera Timur di sejumlah desa di Wilayah Maba, Patani dan Weda. Di Weda masyarakat bahkan melakukan aksi demontrasi dan mengganti papan nama Kantor Camat menjadi bertuliskan “Kantor Bupati Halmahera Timur”, dan pembacaan maklumat rakyat Haltim oleh Tokoh Masyarakat Weda Hi. M. Yamin Samad (alm) di Lapangan Tugu Weda. Aksi ini menjadi Headline News sejumlah media lokal.
Pada bulan Oktober 2000 Mahasiswa Fagogoru melakukan aksi pendudukan Gedung DPRD Halteng selama tiga hari-tiga malam yang disertai dengan gelar parody/drama-lawak yang menggambarkan kehidupan masyarakat Fagogoru yang masih jauh dari sentuhan pembangunan. Aksi pendudukan DPRD ini membuahkan hasil dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) pemekaran oleh DPRD yang diketuai Jufri Yakuba, SH.
Dalam rangka sosialisasi dan menggalang solidaritas semangat perjuangan pemekaran kabupaten, IKPMIF menggelar iven “Fagogoru Open Turnamen” di Tepeleo Patani pada awal Agustus 2001, yang dibuka oleh Ketua DPRD Halteng, Wahyudin Abdul Hamid, dan dihadiri oleh kontingen dari desa-desa di Kac.Maba, Maba Selatan, Patani, Gebe dan Weda.
Implikasi Perjuangan Halmahera Timur Melahirkan Kota Tikep, Halteng di Weda dan Haltim di Maba
Penyampaian pernyatan sikap, aksi-aksi demonstrasi Mahasiswa Fagogoru di Soasio-Tidore berhasil mempengaruhi political will elit politik Halteng. Segera setelah pertemuan segi tiga antara IKPMIF, Pemda dan DPRD Halteng, pada Minggu ke-2 April 2002 DPRD Halteng menggelar rapat paripurna persetujuan pemekaran yang juga dihadiri anggota DPRD Halteng asal tiga negeri, yakni Habibu Hi. Usman, Halid Langkara, Jufri Yakuba, Iksan Polaupesy, Hi. Ridwan Ilyas, dan Soleman Rijan. Surat ketetapan DPRD muncul juga pembentukan Kota Tidore Kepulauan, yang sebelumnya tidak pernah disuarakan dengan cakupan wilayah Pulau Tidore dan Wilayah Oba. Kemudian Haltim dengan cakupan Wilayah Maba dan Wasile, serta Halteng yang tersisa wilayah Patani dan Weda. Ratusan mahasiswa dan beberapa sesepuh di Ternate dan Tidore tidak luput hadir dalam peristiwa bersejarah tersebut.
Setelah DPRD menggelar rapat paripurna penetapan keputusan pemekeran kabupaten, maka secara resmi tanggung jawab perjuangan pemekaran berada di tangan otoritas Pemda Halteng. Lingkup legislatif, dikoordinir oleh Ketua Pansus DPRD Jufri Yakuba, dan untuk eksekutif (Pemda) dikoordinir oleh Kabag Pemerintahan Halteng, Nyong Kari.
Kemudian Lewat rapat musyawarah IKPMIF di SKB Soasio Tidore disepakati membentuk tim dengan nama “Badan Koordinasi (Bakor) Perjuangan Halmahera Timur” dan diketuai oleh Assagaf Yahya (Alm). Tim “Bakor” ini dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) oleh Pengurus IKPMIF untuk mengawal perjuangan pemekaran di Provinsi dan Jakarta.
Dimasa Penjabat (Karateker) Bupati Halteng; Drs. Musa Badrun, rekomendasi persetujuan pemekaran kabupaten dari Gubernur Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara juga dikeluarkan dan selanjutnya tuntutan/perjuangan pembentukan Kabupaten Halmahera Timur, Tidore Kepulauan dan Halmahera Tengah di Weda disampaikan ke DPR RI dan Pemerintah Pusat.
Pada awal Agustus 2002 Tim Komisi II DPR RI yang diketuai Prof. Manasse Mallo datang ke Maluku Utara melakukan tatap muka dengan Pemda, Tokoh Agama, Masyarakat dan Mahasiswa di Aula Nuku Kantor Bupati Halteng. Menyusul datang Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang meninjau sampai ke Buli. Hasil kunjungan Tim DPOD tersebut diakomodir Mendagri Selaku Ketua Tim DPOD dalam surat Nomor 005/2308/SI tertanggal 15 Oktober 2002 tentang usul Pembentukan 25 Kabupaten/Kota Baru.
Pengawalan aspirasi/perjuangan yang intens dilakukan mahasiswa, Tim Bakor, masyarakat, juga upaya bersama beberapa anggota DPRD Halteng asal Fagogoru, membuahkan hasil dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 terkait pemekeran kabupaten. Tepat pada tanggal 31 Mei 2003 Mendagri Hari Sabarno meresmikan empat kabupaten dan satu kota di Provinsi Maluku Utara, termasuk Halmahera Timur sekaligus melantik Penjabat Bupati yang dilangsungkan di Lapangan Ngaralamo Soasio Ternate.
Tantangan dan Spirit Membangun, Kini dan Kedepan
Tanpa dipungkiri, Perjuangan saat itu selalu mendapat tantangan dari internal dan eksternal. Teror dan ancaman selalu dilakukan oleh orang-orang yang ingin mematahkan semangat perjuangan pemekaran wilayah. Energi perjuangan pemekaran lebih banyak terkuras di Soasio Ibukota Halteng dengan melahirkan aksi-aksi mahasiswa yang relatif besar dan intensif dilakukan, karena disadari tantangan sekaligus kunci keberhasilan perjuangan pemekaran adalah bila telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari kabupaten induk.
Perjuangan pemekaran kabupaten telah terwujud, tetapi spirit perjuangan mewujudkan masyarakat Haltim dan Halteng yang sejahtera melalui pemerataan dan akselerasi pembangunan belum berakhir. Terutama perjuangan memerangi kemiskinan di Haltim dan Halteng sebagai dua kabupaten yang dikenal melimpah sumberdaya alamnya terutama Nikel, tetapi sampai saat ini sesuai data BPS masih tergolong kabupaten termiskin di Maluku Utara.
Penulis menyadari dinamika dan sejarah perjuangan pemekaran kabupaten Haltim yang dielaborasi ini hanya sekilas, tidak diurai secara lengkap dan detail, dan (maaf) tidak menyebutkan semua nama-nama tokoh baik Sesepuh, Pengurus IKPMIF, Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perjuangan pemekaran kabupaten. Tetapi, dari sekilas gambaran dinamika dan sejarah perjuangan pemekaran yang diketengahkan ini, diharapkan dapat terus memberikan spirit dan semangat baru yang selalu terpatri dalam jiwa semua pihak dalam mengisi hasil pemekaran dengan karya-karya nyata melalui tangan-tangan terampil dan professional dalam membangun Haltim-Halteng, kini dan kedepan. Dirgahayu Halmahera Timur ke-19 Tahun 2022, Semoga Halmahera Timur menjadi mutiara kemilau di bibir Pasifik yang dapat membawa sinar kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Semoga…!!!
Ternate, 30 Mei 2022
Penulis
Dheni Tjan, SH., M.Si
Catatan :
Tulisan ini pernah di Terbitkan Malut Post, Edisi 7 Juni 2017
Komentar
Posting Komentar